INFOCOM BOGOR.COM Bupati Bogor, Rudy Susmanto menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, guna membahas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat.
Pertemuan tersebut digelar di Lembur Pakuan, Subang, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Jawa Barat.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi capaian sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bogor, dalam bidang pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah pada 14 Juli 2025, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,21%, melampaui rata-rata nasional (5,03%) dan Provinsi Jawa Barat (4,95%).
Dengan capaian tersebut, Kabupaten Bogor masuk dalam 10 besar daerah dengan LPE tertinggi di Jawa Barat.
Selain itu, indikator makro pembangunan lainnya juga menunjukkan hasil positif. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 berada di angka 7,05%, lebih rendah dibanding rata-rata nasional (8,57%) dan Provinsi Jawa Barat (7,46%).
Untuk kemiskinan ekstrem, estimasi angkanya sebesar 0,52%, juga lebih rendah dari rata-rata nasional (0,83%) dan Jawa Barat (0,78%), menjadikan Kabupaten Bogor sebagai salah satu dari lima daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem terendah di provinsi ini.
Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, data Ditjen Bina Keuangan Daerah mencatat realisasi pendapatan APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2025 mencapai 50,07%, tertinggi keenam di Jawa Barat.
Sementara itu, dari aspek kapasitas fiskal, Kabupaten Bogor tergolong dalam kategori “Sedang”, yang menandakan keseimbangan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer pusat, serta kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan fungsi pemerintahan.
Di Indonesia, hanya empat kabupaten yang masuk dalam kategori ini.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto yang hadir bersama Sekretaris Daerah dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor, menyatakan bahwa rakor tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Pertemuan ini membahas arah kebijakan nasional serta mempererat koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah. Dengan semangat kolaborasi, kita bergerak bersama demi pembangunan yang lebih baik dan merata, serta dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian turut menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap sejumlah indikator strategis, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks pembangunan manusia, gini ratio, pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta percepatan penurunan stunting.
Ia juga mendorong optimalisasi pelayanan dasar pada enam bidang utama: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
“Pemda juga perlu menciptakan inovasi pembangunan yang ramah lingkungan, mendorong efisiensi anggaran, serta meningkatkan PAD melalui pemanfaatan potensi wilayah, kemudahan perizinan berusaha, dan penguatan infrastruktur. Termasuk di antaranya pengembangan Mal Pelayanan Publik dan percepatan penyusunan RTRW dan RDTR untuk membuka peluang investasi dan lapangan kerja,” jelas Tito.
Editor:kang buyur
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
